Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Andi Mallanti Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Sulsel
di Update oleh ronalyw  
Kamis, 07 November 2013 04:07
BIODATA:

Nama: Andi Mallanti, SH
Alamat: Jalan Veteran Selatan Lr. 71 No 11
Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/5 November 1975

Riwayat Pendidikan:

-SDN 122 Batupanyu, Kabupaten Bulukumba (1986)
-SMPN Batu Asam, Kabupaten Bulukumba (1992)
-SMA PGRI, Kabupaten Bulukumba (1995)
-S1 Universitas 45 Makassar

Riwayat Organisasi:

-Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Sulsel (2002-sekarang)
-Wakil Ketua DPC FPE KSBSI Kota Makassar (2012-sekarang)
-Ketua BPD LCKI Sulsel (2009-sekarang)

Gubernur Tolak UMP Rp 1,8 Juta, Kami Turun Jalan

PADA tanggal 1 November 2013 lalu, para buruh melakukan aksi mogok kerja. Mereka juga melakukan aksi demo di sejumlah tempat dan ruas jalan di Kota Makassar. Salah satu yang menjadi tuntutan upama mereka adalah soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).
Tuntutan kenaikan UMP dan UMK ini sudah menjadi 'pekerjaan rutin' bagai para buruh setiap tahun. Para buruh merasa bahwa apa yang mereka terima dari perusahaan tempatnya bekerja selama ini tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berapa sebenarnya gaji ideal bagi seorang buruh di Sulawesi Selatan? Apa dampaknya jika tuntutan kenaikan UMP tidak sesuai dengan harapan para buruh?
Untuk menjawabnya, Wartawan Harian Berita Kota Makassar (BKM), Juni Sewang, melakukan wawancara Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Sulsel, Andi Mallanti, beberapa hari lalu. Berikut petikannya.

BKM: Apa yang menjadi tuntutan utama buruh tahun ini pada peringatan mogok nasional beberapa hari lalu?

Mallanti: Tuntutan utama kami terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Saat ini, sudah ada penetapan UMP Provinsi Sulsel sebesar Rp1,8 juta. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel telah merekomendasikan kepada Gubernur. Kita tinggal menunggu SK dari Gubernur tentang UMP. Namun, keinginan dari kawan-kawan pekerja (buruh), terkhusus di Kota Makassar, UMK-nya mencapai Rp2 juta. Namun, sampai saat ini Dewan Pengupahan Kota belum bisa memastikan apakah hal itu bisa dengan alasan gubernur juga belum menetapkan UMP Provinsi. Sebab, salah satu syarat menetapkan UMP kabupaten/kota harus ada UMP Provinsi terlebih dahulu. Setelah itu baru menyusul UMP kabupaten/kota.

BKM: Berapa idealnya UMP untuk tahun 2014?

Mallanti: Untuk idealnya, UMP Provinsi Rp1.801.000, sesuai dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil survei, hidup layak kebutuhan dari teman-teman pekerja, sebesar itu. Tapi ini masih untuk berstatuskan bujang. Hasil kesepakan dari Dewan Pengupahan sebesar Rp.1.760.000. Jadi, kenaikan UMP Provinsi dari KHL 102 persen. Jadi, berarti di atas dari kebutuhan hidup layak (KHL).

BKM: Kenapa ada perbedaan antara UMP dan UMK?

Mallanti: Perbedaannya, UMP dan Upah Minimum Kota (UMK) sebenarnya sama-sama pak gubernur yang mengesahkan.  Cuma yang membedakan adalah orang yang merekomendasikan. Di Kota Makassar, UMP direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, lalu diserahkan kepada Walikota. Kemudian walikota menyerahkan kepada Pak Gubernur untuk ditetapkan UMK-nya. Dasar dari UMK harus ada penetapan UMP dan tidak boleh UMP lebih tinggi dari pada UMK. Sebab, UMP ini berlaku di seluruh kabupaten yang belum ada Dewan Pengupahannya.

BKM: Kalau pemerintah dan Dewan Pengupahan Buruh tidak merealisasikan tuntutan buruh, khususnya UMK, apa yang akan dilakukan buruh?

Mallanti: Kami akan turun ke jalan, utamanya tiga konfederasi (KSBC, KSPI, KCPI) yang ada di Procinsi Sulsel dan 1 federasi (SPBI) yang ada di Makassar. Semua ini akan turun ke jalan beserta massanya ketika Rp1,8 juta ini dikurangi oleh Bapak Gubernur. Hak sepenuhnya Gubernur untuk menentukan UMP, sekalipun regulasinya rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Sekali lagi, pihak yang menentukan UMP adalah Pak Gubernur. Beliau bisa mengkurangi, bisa tetap ataupun bisa di atasnya.
Tiap tahunnya, setiap akan ada perubahan UMP, masa kami harus turun ke jalan, apalagi saat ini Gubernur harus mengeluarkan anggaran Rp1 miliar untuk pengamanan demo buruh. Coba uang sebanyak itu dianggarkan untuk sosial lebih berguna. (juni sewang/ahmad siddik/a)

Andi Mallanti Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Sulsel
Terkait :

Proyek Sulsel Menanti JK

MAKASSAR, BKM -- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, hadirnya kereta api (KA) di Sulsel salah satu keberpihakan pemerintah pusat kepada Provinsi Sulsel. Hal itu terlihat dari kemajuan infrastruktur Sulsel sejak masa jabata

Read more

Program Desa Mandiri Tingkatkan Kesejahteraan Petani

PANGKEP, BKM--Program Desa Mandiri Pangan yang di programkan Badan KetahananPangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPP) Kabupaten Pangkep  melibatkan 27 desa darisembilan kecamatan, diikuti 150 kelompok wanita dan laki-laki.Program ini bertujuan meningka

Read more

Andi Arsyil Bingung Masuk dalam Cinta Segi Tiga Ayu Ting-Ting

AKTOR Andi Arsyil merasa kaget namanya masuk dalam lingkaran cinta segi tiga merebutkan hati Ayu Ting-Ting. Dia mengaku bingung, mengapa namanya dikaitkan dengan Ivan Gunawan, Husein Alatas dan Ayu. Andi bahkan mengaku belum pernah sekalipun bertemu

Read more

KPID Maluku Utara Salut Penerapan TV Kabel di Sulsel

MAKASSAR, BKM -- Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku Utara mengakui keberhasilan KPID Sulsel dalam penerapan Peraturan TV Berlangganan melalui kabel di Sulawesi Selatan. Hal ini terungkap dalam dialog dengan sejumlah Komisi

Read more
 
Banner