Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Ilham Copot 14 Lurah dan 13 Kepsek
di Update oleh ronalyw  
Senin, 08 Juli 2013 06:00
Senin (8/7) hari ini dijadwalkan akan melakukan pergantian pada sejumlah jabatan strategis.

Diantara posisi yang akan dirotasi Ilham antara lain 14 lurah, sejumlah kepala sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta pejabat eselon IV. Ini adalah mutasi jilid IV yang dilakukan sejak pemilihan gubernur, Februari lalu.
Sebelumnya Ilham dalam kurung tiga bulan lalu telah melakukan mutasi sebanyak tiga kali yang dimulai dengan mengganti puluhan kepala sekolah, mencopot 12 camat serta melantik pejabat eselon II dan III.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar Muh Kasim Wahab, Minggu (7/7) kemarin, membenarkan rencana mutasi hari ini. Namun, ia membantah pergantian 14 lurah ini berkaitan dengan indikasi keterlibatan mereka secara langsung dalam mendukung salah satu calon walikota.
"Tidak, tidak ada alasan politis. Semua murni karena kebutuhan organisasi, dengan harapan pejabat yang baru bisa bekerja lebih optimal," terang Kasim.
Menurut Kasim yang juga merupakan sekertaris Badan Pertimbangan Jabatan Pemkot Makassar, mutasi ini merupakan hal yang rutin utamanya menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja di unit kerja lingkup Pemkot Makassar.
"Sebagian besar pejabat yang dirolling merupakan pejabat yang sudah lama di instansinya sehingga mutasi ini diharap mampu menjadi semangat baru saat bekerja di tempatnya yang baru, termasuk sejumlah pejabat yang meninggal, serta yang mengalami sakit  permanen " tegas Kasim.
Terkait langkah Baperjakat yang kembali melakukan mutasi yang kesekian kalinya di sepanjang tahun ini, Kasim memberi penjelasan.
"Jadi memang mutasi itu tidak mesti menunggu dan pengumpulkan pejabat yang pensiun kemudian selanjutnya melakukan mutasi besar-besaran. Ini hal yang rutin saja di organisasi pemerintahan manapun," bebernya.
Filosofinya, kata dia, ketika organisasi membutuhkan, maka mutasi bisa kapan saja sepanjang itu demi peningkatan semangat dan kinerja pelayanan aparat kepada masyarakat.
Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar ini juga membantah kalau mutasi ini bagian dari upaya walikota membersihkan para pejabat yang masuk dalam gerbong pendukung salah satu kandidat walikota.
"Sekali lagi nda ada kaitan dengan politik. Apalagi, soal isu bersih-bersih di pilwali Makassar. Mutasi ini dilakukan murni untuk penyegaran pejabat," ujar Kasim tanpa membeberkan siapa-siapa lurah yang dicopot.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid, menyikapi rencana mutasi lurah ini dengan datar. Ia mengatakan, walikota  memiliki kewenangan merombak gerbong di sejumlah jabatan strategis.
"Bisa saja. Pak Wali kan masih walikota dan apapun bisa terjadi. Apalagi yang namanya lurah sangat mungkin dirotasi," ujarnya.
Hamzah berpandangan, mutasi adalah hal yang lumrah. Secara regulatif, itu sudah menjadi hak prerogatif walikota.
Akan tetapi, ia tetap mengingatkan, agar rotasi pejabat dilakukan secara terukur dan tepat. Tidak didasarkan pada pertimbangan emosional, apalagi sebagai sanksi politik.
"Jadi tergantung motivasinya. Kalau untuk perbaikan kinerja, tentu kami dukung. Saya yakin tidaklah. Kalaupun ada mutasi, barangkali lebih pada kinerja lurahnya yang kurang progres," ucapnya.
Hamzah menambahkan, walikota juga berhak menilai kinerja bawahannya. Ia malah tidak sepakat kalau setiap mutasi yang dilakukan pada momentum seperti sekarang, dikaitkan dengan pilwali.
Hal senada yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar Yusuf Gunco. Yugo, sapaan Yusuf Gunco, membenarkan mutasi adalah wewenang prerogatif walikota.
Akan tetapi tentu semua harus didasarkan pada pertimbangan kinerja.
Apalagi kata Yugo, berdasarkan pengamatannnya selama ini terdapat beberapa posisi salah kaprah seperti adanya atasan yang justru pangkatnya rendah dibandingkan bawahannya.
"Hal ini sama saja dengan mematikan karier para PNS," katanya.
Politisi partai Golkar ini juga sangat menyayangkan jika Ilham melakukan mutasi tidak sesuai prestasi pejabatnya termasuk adanya indikasi kepentingan politik. Muhammad Hanif, pemerhati pemerintahan, menilai mutasi yang dilakukan Ilham bisa jadi merupakan dua mata pisau. Satu karena alasan politis, dan kedua karena alasan kinerja.
"Masing-masing bisa subjektif, tapi ya bisa juga objektif," ujarnya.
Ia menjelaskan, kalau alasannya politis, bisa diterima sepanjang dilakukan untuk membersihkan PNS yang terlibat dalam politisasi birokrasi. Karena menurut Hanif, sekarang ini banyak sekali pejabat pemkot yang secara terbuka turut larut dalam politik praktis.
"Kalau dipangkas ya saya kira itu benar. Karena kalau dibiarkan bisa merusak yang lain, utamanya bawahannya," kata Hanif.
Yang kedua kalau alasannya karena kinerja yang menurun, tentu itu juga bisa dibenarkan. Walikota kata Hanif, memiliki ukuran yang jelas tentang kinerja bawahannya.
"Sebagian orang mungkin menganggap itu subjektif, tapi kan walikota punya farameter tersendiri," paparnya.
Menurut penilaian Hanif, alasan mutasi kali ini tidak bisa dilepaskan dari sisi politis. Momentum yang membuatnya harus dikait-kaitkan dengan hal itu.
(nik-war/sya/B)

 


Pejabat yang Dilantik:
================
Lurah: 14 Orang
Kepsek SMA dan SMK: 2 Orang
Kepsek SMP: 4 Orang
Kepsek SD: 6 Orang
Kepsek TK: 1 Orang
Pejabat Eselon IVa: 15 Orang
Pejabat Eselon IVb: 1 Orang
===================
Total: 43 Orang

Ilham Copot 14 Lurah dan 13 Kepsek
Terkait :

Dipukul Sociedad, Ancelotti Pasang Badan

MADRID - Entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku cukup terpukul usai timnya dikalahkan tuan rumah Real Sociedad dalam lanjutan La Liga, Senin (1/9) dini hari. Sempat unggul 2 gol, Real kalah 2-4.Usai pertandingan, Don Carlo menyebut tidak ma

Read more

Aniston Diuntungkan Pernikahan Brad Pitt dan Angelina Jolie

Brad Pitt tampil perdana setelah resmi menjadi suami Angelina Jolie dan memamerkan cincin pernikahannya saat menghadiri promosi film Fury. Ya, Brangelina resmi mengakhiri masa 9 tahun hidup kumpul kebo. Mereka mengucapkan janji suci di Chateau Mirava

Read more

Sendirian, PDIP Gagal Hadang Pembentukan Pansus Pilpres

JAKARTA - Komisi II DPR RI resmi merekomendasikan pembentukan panitia khusus pemilu presiden (Pilpres). Hal ini diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (1/9) sore.

Read more

Koalisi Merah Putih Solid, Fraksi PKB dan Hanura Absen

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo menyatakan, pembentukan panitia khusus pemilu presiden (Pansus Pilpres) yang direkomendasikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas P

Read more
 

Komentar

 
+2 #2 Dg. Kulle 2013-07-08 12:17
semestinya copot semua kepsek karena banyak melalukan pungutan liar
 
 
0 #1 bidosto 2013-07-08 05:58
Yang lainnya bgm BOZ, copot juga agar aman
 

Comments are now closed for this entry

hub 081241000553 untuk pemasangan banner