Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Makassar Politik
Penahanan Ketua DPRD Tunggu Izin Gubernur
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 08 April 2014 00:26

ENREKANG, BKM -- Desakan untuk menahan Ketua DPRD Enrekang Andi Natsir kembali muncul. Kali ini datang dari Kepala Bidang Advokasi Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrenpulu (HPMM) Hendrianto Jufri.
Dia mendesak Kapolres Enrekang untuk menahan Andi Natsir dan Kepala Desa Tuncung Amiruddin Dalle yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembalakan liar hutan lindung di Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa pada bulan Juni 2013 lalu.
Hendrianto beralasan, illegal logging merupakan kejahatan besar yang sangat merusak ekosistem lingkungan tanpa memikirkan keberlangsungan generasi ke depan. ''Praktik merusak hutan sama halnya mengundang bencana alam,'' ujarnya, kemarin.
Menurut Henrianto, penyidik Polres Enrekang harus menuntaskan kasus ini secara transparan. Masyarakat di daerah ini sangat berharap proses hukum berjalan sesuai koridor.
Kapolres Enrekang AKBP Ika Waskita melalui Kasat Reskrim AKP Muhajir mengatakan, Kepala Desa Tuncung Ambo Dalle tidak ditahan karena belum ada surat persetujuan dari Bupati Enrekang. Sementara Andi Natsir juga belum ditahan karena belum ada surat izin penahan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
"Andi Natsir kita belum tahan karena masih menunggu surat izin dari Gubernur dan Amiruddi Dalle juga belum ditahan karena masih menunggu surat persetujuan penahanan dari Bupati,'' pungkasnya. (her/rus/b)

 
Kejari Periksa Puluhan Kepsek Usai Pileg
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 08 April 2014 00:26

PALOPO, BKM -- Penyidik Kejaksaan Negeri Palopo
menjadwalkan akan memeriksa puluhan kepala sekolah terkait penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ashari Syam mengatakan, pihaknya akan memeriksa secara maraton semua kepala sekolah penerima mobiler  DAK tahun 2013. Pemeriksaan dilakukan karena kuat dugaan terjadi kesalahan bestek.
"Usai pileg kita akan panggil satu persatu untuk dimintai keterangannya " kata ashari, Senin (7/4).
Selain kepala sekolah, Ashari juga menjadwalkan memanggil  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek mobiler DAK 2013
Sebelumnya, kejaksaan telah lebih dulu memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Andi Sakti Raja. (*)


 
Taufan Komitmen Wujudkan TV Kabel Gratis
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 08 April 2014 00:26

PAREPARE, BKM -- Walikota Parepare Taufan Pawe berkomitmen dengan janji politiknya mengenai TV kabel gratis. Anggaran yang sudah disiapkan melalui APBD sekitar Rp 2,4 miliar sesuai kajian.
Hanya saja program TV kabel gratis ini tidak terwujud karena terkendala masalah hukum sesuai pernyataan BPKP dan BPK soal TV gratis. Jika dipaksakan, walikota akan berhadapan hukum.
Namun walikota tidak mau diam dengan kendala ini. Dia mencari solusi lain demi mewujudkan hak-hak informasi bagi masyarakat kota Parepare.
Salah satu pengkajian dilakukan adalah membangun tower untuk relay siaran 10 chanel khusus dinikmati masyarakat.
Walikota menginginkan siaran nantinya tidak ada berbau porno. Bahkan siaran lokal akan diutamakan untuk program-program pemerintah yang disosialisasikan.
"Satu-satunya daerah di Indonesia adalah Parepare yang memberikan hak-hak informasi ke masyarakat dengan cara pembangunan tower untuk siaran ke masyarakat," ujarnya, kemarin.
Taufan menjelaskan, sesuai pernyataan BPKP tertanggal 13 Februari 2014, untuk TV kabel tidak bisa  direalisasikan, maka walikota membagun stasiun untuk menyebarluaskan siaran sebanyak 10 chanel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 2 tahun 2002. Parepare bahkan akan dijadikan pilot project.
Mengenai soal PDAM Parepare, Walikota dalam keterangannya kepada wartawan di Ruang Media Centre Humas menegaskan, perusahaan tersebut akan dievaluasi dan harus menetapkan pemimpin yang mengetahui manajemen dan teknik. (smr/rus/c)

 
Pembagian Undangan Pemilih Berpeluang Disisipi Kartu Caleg
di Update oleh ronalyw   
Senin, 07 April 2014 05:47

MAKASSAR, BKM -- Pembagian undangan memilih yang didistribusikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui ketua RW dan ketua RT di wilayah masing-masing, sangat berpotensi melanggar. Pasalnya, para ketua RW dan RT dalam  membagikan undangan memilih juga akan membagikan kartu calon anggota legislatif (caleg) maupun kartu calon anggota DPD RI.
Hal tersebut sangat berpeluang. Mengingat, mulai kepala lingkungan atau kepala dusun, ketua RW atau ketua RK hingga ketua RT hampir semuanya sudah menjadi tim pemenangan caleg tertentu. Hingga Minggu (6/4) kemarin, masyarakat belum menerima undangan memilih. Kemungkinan warga akan dibagikan pada Minggu malam hingga Selasa (8/4) malam.
Pemerhari politik dari Nurani Strategic, Nurmal Idrus, kepada BKM Minggi siang kemarin, mengungkapkan, potensi itu sangat besar. Olehnya itu, Nurmal yang juga mantan Ketua KPU Kota Makassar mengingatkan kalau ada hal seperti itu terjadi segera laporkan ke Panwaslu.
''Sebab  itu perbuatan pidana pemilu dan pelakunya bisa ditangkap,'' tegasnya.
Dijelaskan, kasus seperti itu bila ditemukan segera laporkan untuk diproses  di Panwas dan kemudian ke polisi. Hal sama disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi yang menegaskan bila ada temuan seperti itu warga dapat melaporkan ke Panwaslu masing-masing.
''Saya minta bila ada cara seperti itu segera laporkan,'' tandas Arumahi. (rif/mir/c)

 
Soal Laporan Caleg PKB DPRD Sulsel
di Update oleh ronalyw   
Senin, 07 April 2014 05:47

MAKASSAR, BKM -- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang beranggotakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, kejaksaan dan kepolisian menerima keterangan empat dari tujuh calon anggota DPRD Sulsel yang dipanggil terkait laporan caleg DPRD Sulsel dari PKB, Andi Hakim.
Mereka yang sudah diminta keterangan, yakni caleg DPRD Sulsel dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Makkaraus dan tiga caleg Golkar Hj Tenri Olle YL, H Abd Jabbar Hijaz, dan Rismawati H Nyampa. Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengaku sudah menerima klarifikasi Asrul Makkaraus dan tiga caleg partai Golkar Sulsel.
''Kalau soal hasilnya kita belum dapat menyampaikan, karena masih menunggu keterangan yang lain,'' ujarnya, akhir pekan lalu.
Hal sama dikemukakan anggota Gakumdu Sulsel, Kompol Ronal Sumigar. Dikatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memberi kesimpulan. ''Kita baru meminta keterangan. Hasilnya belum saat ini,'' ujar mantan Kasat Reskrim Polresta Gowa ini.
Seperti diketahui ketujuh caleg provinsi dilapor telah melakukan kesepakatan dengan caleg lain untuk melakukan penggalangan suara dengan terget suara tertentu. Kesepakatan ini tidak diterima caleg lain dari PKB. Selanjutnya, Wakil Ketua DPW PKB Sulsel yang juga caleg DPRD Sulsel dapil III Sulsel, Andi Hakim melapor ke Bawaslu Sulsel.
Sebelumnya, Bawaslu Sulsel juga menangani laporan  terhadap caleg DPR RI Aliyah Mustika. Aliyah akhirnya tidak terbuti melakukan pelanggaran. ''Tidak ada satu keterangan pun yang menyebutkan bila Aliyah yang melakukan sehingga kita tak daat menindaklanjuti,'' tegas Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi. (rif/mir/c)


 
Mulai Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Selanjutnya Akhir

Halaman 14 dari 108
Banner