Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Makassar Politik
DPD II Golkar Barru Usul Tiga Calon Ketua DPRD
di Update oleh ronalyw   
Senin, 11 Agustus 2014 05:26

BARRU,BKM- Partai Golkar Barru yang meloloskan limacalegnya ke kursi DPRD Barru hasil pileg 9 April lalu  kembali memastikan akan meraih kursi Ketua DPRD. Untuk memposisikan kadernya di kursi Ketua, DPD II Partai berlambang Beringin ini sudah mengusulkan tiga nama dari internal partai tersebut.
Ketiga nama yang diajukan adalah Andi Nurhudayah Aksa, Hj Marwah dan Hacing.
Pengajuan ketiga Pengurus DPD II Golkar Barru inilah yang dikirim ke DPD I untuk selanjutnya diusulkan ke DPP Partai Golkar.
Hal ini diakui Ketua Harian DPD II Partai Golkar Barru, Andi Anwar Aksa, ketika dikonfirmasi pekan lalu di rumah jabatan Wakil Bupati.
Dikatakan Andi Anwar Aksa yang juga Wakil Bupati Barru ini,  bahwa ketiga nama ini dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon ketua DPRD. Memang masih ada dua caleg Partai golkar yang lolos sebagai anggota dewan pada periode ini. Namun karena terbentur oleh beberapa peraturan dan persyaratan, sehingga hanya ketiga nama itu yang diusulkan, aku Anwar Aksa.
Sementara itu beberapa pihak menilai pengusulan nama calon ketua DPRD dari Partai Golkar, sudah dipastikan sebelumnya bahwa hanya satu nama yang diduga cukup kuat untuk meraih posisi kursi Ketua DPRD yakni nama Hj Andi Nurhudayah.
"Istri Mantan Bupati Barru dua periode H Andi Muhammad Rum ini disebut-sebut sebagai Pengurus paling senior dibanding dari dua nama kompetitornya yang ikut diusulkan," ujar salah seorang mantan Pengurus Golkar yang saat ini hijrah ke partai lain.(udi/war/c)

 
Pelantikan Terancam Molor, Sekwan Keluhkan Sikap KPU Sulsel
di Update oleh ronalyw   
Sabtu, 09 Agustus 2014 03:46

MAKASSAR, BKM--Persiapan pelantikan 85 legislator terpilih di DPRD Sulsel ternyata masih menyisakan sejumlah kendala. Salah satu kendala yang sangat mengganggu yakni sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel yang hingga saat ini belum menyerahkan nama-nama 85 legislator terpilih.
Jika nama tersebut belum juga diberikan bisa saja menganggu jadwal pelantikan yang rencana di gelar September mendatang.
Sekretaris DPRD Sulsel (Sekwan) Kadir Marsali kepada BKM mengaku mengeluhkan sikap komisioner KPU yang belum menyerahkan nama-nama legislator terpilih dari 11 daerah pemilihan (dapil) di Sulsel.
Menurutnya, meski tanggal pelantikannya sudah ditentukan, namun pihak sekretariat dewan masih menunggu nama nama calon anggota dewan secara resmi.
"Kami masih punya kendala karena KPU Sulsel belum menyampaikan caleg DPRD Sulsel terpilih. Padahal pihaknya dalam waktu dekat akan menyurat ke Kemendagri  melalui gubernur untuk menerbitkan SK pemberhetian anggota lama dan pengangkatan anggota baru,"ujarnya, Jumat (8/8).
Selain itu, sekwan juga akan melakukan koordinasi ke pimpinan partai politik untuk mengusulkan komposisi fraksi dan calon pimpinan dewan. Setelah itu  mengukur Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk legislator yang baru.
Terkait keluhan sekwan DPRD Sulsel, Humas KPU Sulsel Asrar Marlang mengaku kalau KPU telah menyusun daftar 85 caleg yang akan disetor ke DPRD sulsel. Hanya saja, humas belum menyerahkan ke DPRD Sulsel karena menunggu perintah dari komisioner. "Kami menunggu perintah dari komisioner,"ujar Asrar, kemarin.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan menegaskan kalau pihaknya sementara melakukan rapat koordinasi (rakor) di Jakarta terkait persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota dewan terpilih.
"Setelah pertemuan atau rakor di  Jakarta akan di tindaklanjuti dengan persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah bagi anggota dewan seluruh Indonesia,"pungkasnya. (rif/b)

 
Indekost Waket DPRD Sulsel Rp10 Juta Perbulan
di Update oleh ronalyw   
Sabtu, 09 Agustus 2014 03:46

SELAIN kendala di pelantikan, sekwan juga menyisakan kendala terkait fasilitas rumah dinas untuk wakil ketua IV DPRD Sulsel yang baru terbentuk. Rumah dinas yang akan diperuntukkan Wakil Ketua IV tersebut belum juga dibangun.
Sekretariat DPRD Sulsel mengaku hanya menyiapkan anggaran untuk sewa tempat atau indekost bagi Waket IV yang akan diisi oleh kader Partai Nasdem.
Sekretaris Dewan DPRD Sulsel HA Kadir Marsali, Jumat (8/8) membenarkan jika rumah dinas untuk fasilitas wakil ketua IV belum dibangun, sehingga sekwan akan mengupayakan sewa rumah dengan standar biaya sewa rumah bagi pimpinan lainnya.
Sementara rumah dinas untuk Ketua DPRD Sulsel tetap menempati rumah dinas di Jalan Dr Ratulangi, wakil ketua I menempati rumah dinas di Jalan Abdullah Dg Sirua sementara wakil ketua DPRD II dan wakil ketua III berada didalam kompleks DPRD Sulsel.
Dijelaskannya, sekwan belum menganggarkan pembangunan rumah dinas untuk wakil ketua DPRD IV. Olehnya itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk meminjam asset untuk dijadikan lokasi rumah dinas.
Untuk pagu sewa rumah bagi anggota dewan sebesar Rp10 juta perbulan, sementara pagu sewa rumah untuk pimpinan sebesar Rp15 juta. "Itu sudah inklud dengan isi atau perlengkapan didalamnya,"
ujar Kadir.
Hasil pileg 9 April lalu menempatkan Golkar sebagai peraih kursi dan suara terbanyak, posisi kedua ditempati Demokrat, ketiga Gerindra, keempat PAN dan kelima NasDem.
Sekedar diketahui 85 anggota DPRD Sulsel akan dilantik pada 23 september mendatang.(rif/war/c)

 
Protes KPU, Ratusan Massa Prabowo Demo
di Update oleh ronalyw   
Sabtu, 09 Agustus 2014 03:46

MAKASSAR, BKM--Seratusan pendukung pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa termasuk puluhan legislator Makassar dan Sulsel menggelar aksi demo di depan gedung KPU Sulsel, Jumat (8/8). Aksi tersebut sempat memacetkan arus lalulintas di jalan poros  AP Pettarani baik kiri maupun yang dikanan.
Dalam aksinya mereka memprotes netralitas KPU yang merugikan dan menguntungkan calon tertentu di pilpres,  9 Juli lalu.
Sambil membakar ban bekas mereka juga meminta agar KPU secara jantan dan tegas mengakui kecurangan yang sudah dilakukannya secara massif, terstruktur dan terencana.
Koordinator aksi, Wahidah dan syawaluddin Arif mengatakan banyak pelanggaran yang terjadi namun dibiarkan.
"Banyak peraturan yang dibuat juga dilanggar sendiri oleh KPU misalnya rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu yang  diabaikan KPU,"jelasnya.
Sementara itu, sejumlah legislator terpilih juga mempertanyakan penggunaan 40 ribu pemilih tambahan yang menggunakan BPKTB. "Pokoknya banyak kecurangan,"ujar legislator Makassar terpilih, Ammar Bustanul.
Aksi akhirnya bubar setelah Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel Basmin Mattayang mencoba tampil untuk menenangkan massa. (rif/war/c)

 
Andry Terancam Terdepak di Kursi Wakil Demokrat
di Update oleh ronalyw   
Sabtu, 09 Agustus 2014 03:46

MAKASSAR, BKM--Politisi Sulsel Andry Arief Bulu bakal terancam terdepak dari jabatannya selaku Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel.
Pasalnya, dari hasil evaluasi tim verifikasi yang diketuai  Suwarno Sudirman, tidak memasukkan nama Andry didalam deretan nama calon wakil ketua DPD.
Suwarno mengatakan, selain posisi ketua dan sekertaris yang sudah berubah, beberapa perubahan juga terjadi dijajaran kursi wakil ketua.
Bahkan hasil verifikasi dari tim telah memasukkan tujuh nama caleg terpilih dalam posisi wakil ketua.
"Wakil ketua DPD Demokrat Sulsel diisi oleh sejumlah  caleg terpilih. Misalnya ada nama Selle KS Dalle, Haidar Majid dan Andi  Irwan Patawari. Nama tersebut kita serahkan ke Plt Ketua untuk selanjutnya dilakukan verifikasi kembali,"ujar  Suwarno.
Adapun posisi Irwan Patawari yang sebelumnya menjabat sekertaris partai sangat memungkinkan bergeser keposisi wakil ketua. Apalagi kursi wakil ketua yang sebelumnya hanya dua  ditambah menjadi empat kursi.
"Komposisi pengurus harian banyak berubah. Kita revisi dari dua wakil ketua menjadi empat. Ada sekitar enam hingga tujuh orang caleg terpilih  masuk dalam komposisi kepengurusan," katanya.
Dia menambahkan,  waktu 10 hari yang diberikan ke tim sudah cukup untuk melakukan evaluasi kesejumlah pengurus.
"Kalau persoalan penyegaran pengurus memang sudah dijanjikan. Kita hanya melanjutkan pengusulan resufle atau perombakan yang sudah ada sejak April lalu. Resufle ini untuk konsolidasi organisasi, tidak ada kaitannya dengan Pemilukada," kata dia.
Terpisah, Plt Ketua Demokrat Sulsel Ni’matullah mengakui, resufle kepengurusan yang dilakukannya tim sebagai upaya mengoptimalisasi kinerja. Hal tersebut tidak berkaitan atas like-dislike atau sembarang menggeser jabatan pengurus.
"Tidak apa-apa kader mau menanggapi seperti apa. Kita sudah sampaikan ini optimalisasi kinerja bukan soal menggeser orang. Orang punya pendapat itu biasa saja,"jelasnya Ulla panggilan akrab Ni’matullah.
Dia menambahkan, beberapa pengurus lain pada tingkatan devisi juga banyak berubah lantaran sebagian dianggap sudah tidak aktif atau telah berpindah partai. Sebagian lagi disebut terlibat rangkap jabatan di DPD I dan DPC.
"Mengurus partai jangan cenderung otoriter. Silahkan kader berpendapat tapi tidak anarkis. Masa orang pindah partai kita tidak coret," pungkasnya. (rif/war/c)

 
Mulai Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Selanjutnya Akhir

Halaman 14 dari 45
Banner