Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Makassar Politik
Gakkumdu Tindaklanjuti Temuan Pidana Pemilu *Gerindra Bentuk Tim Independen
di Update oleh ronalyw   
Kamis, 17 April 2014 02:49

GOWA, BKM-- Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa mengaku tetap menindaklanjuti dan memproses indikasi tindak pidana pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) yang dilaporkan oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gowa.
"Ada beberapa yang terindikasi pidana pemilu tapi masih butuh saksi dan bukti-bukti yang menguatkan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Gowa, Marang, seusai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pelapor di kantor Panwaslu Gowa.
Kasus tersebut antara lain, dugaan manipulasi data dan suara calon legislatif, praktek money politic (politik uang) dan adanya pemilih yang mencoblos berulangkali.
Pemeriksaan terhadap saksi dan pelapor, Selasa (15/4) turut dihadiri Kapolres Gowa, AKBP Lafri Prasetyono, bersama unsur Gakkumdu lainnya yakni Polisi, Kejari dan Panwaslu.
Beberapa saksi pelapor yang diperiksa di antaranya caleg Gerindra Gowa Dapil VII Pallangga-Barombong, Hj Andi Yulianti Andi Malik, petugas KPPS dan sejumlah saksi partai politik.
Hj Andi Yulianti melaporkan dugaan manipulasi suara yang diduga dilakukan oknum KPPS. Suara miliknya sebanyak 51 direkap C1 berbeda dengan hasil salinan yang diberikan KPPS kepada saksinya yakni hanya 31 suara. Sebelumnya, Andi Maddusila Andi Idjo, Ketua DPC Demokrat Gowa juga melaporkan hal serupa, suaranya diduga dikurangi oknum KPPS di Kelurahan Sungguminasa dan Pandangpandang.
"Saya hanya mau keadilan jangan sampai negara lima tahun ke depan begini-begini terus," kata Hj Andi Yulianti usai diperiksa.
Terpisah, Ketua Panwaslu Gowa, Nisma Iriani, mengatakan, sejauh ini ada 12 laporan yang diterima Panwaslu Gowa dan sementara dalam kajian Gakkumdu Gowa setelah selesainya masa pencoblosan. Kebanyakan laporan yang masuk adalah manipulasi suara caleg yang diduga dilakukan oknum KPPS.
Nisma menilai penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gowa banyak terjadi permasalahan. Salah satu yang krusial adalah rekap C1 yang ditahan oleh pihak KPPS. Bahkan puluhan Pengawas Pemilu Lapangan Panwaslu Gowa juga tidak diberikan rekap C1.
"Padahal dalam UU Nomor 8 tahun 2012 jelas disebutkan KPPS wajib memberikan hasil penghitungan suara (C1) kepada saksi dan petugas Panwas pada hari yang sama," ujar Nisma.
Di lain pihak, Ketua Divisi Sosialisasi KPU Gowa, Arif Budiman, mengakui masih banyaknya petugas KPPS yang belum menyerahkan salinan C1. Dia mengatakan pihaknya telah mengeluarkan edaran kepada seluruh petugas KPPS agar memberikan salinan C1 kepada petugas Panwaslu. Bila tetap tidak diindahkan maka oknum petugas KPPS dapat dilapor atas tuduhan tindak pidana pemilu.
"Kami sudah rapatkan bersama Panwaslu dan sudah ada penegasan untuk petugas KPPS," kata Arif Budiman.
Sementara itu, pihak Partai Gerindra Gowa akan menurunkan tim independen untuk mengantisipasi kecurangan hasil pemilu. Niat Gerindra ini dilakukan lantarannya banyaknya indikasi kecurangan yang terjadi yang dilakukan penyelenggara di lapangan (KPPS).
''Karena banyaknya indikasi pelanggaran inilah maka kami DPC Partai Gerindra Gowa merasa perlu melakukan langkah antisipatif tersebut. Bahkan kami telah menyiapkan kuasa hukum yang akan mengawal beberapa  kasus yang sudah dilaporkan ke Panwaslu  Gowa. Kami berharap penyelenggara menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak memberanikan diri melakukan tindakan yang  melanggar hukum,'' terang Ketua DPC Partai Gerindra Gowa, H Darmawansyah Muin didampingi Ketua Bappilu Partai Gerindra Gowa, Djaya Jumain, kemarin siang.
Dikatakan Darmawansyah, tim independen yang akan diturunkan itu terdiri dari mahasiswa dan  masyarakat umum yang bertugas membantu tim organik partai. ''Tim independen ini adalah relawan yang direkrut khusus yang memiliki kemampuan serta militansi yang siap memperjuangkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan penyelenggara yang menguntungkan partai tertentu,'' kata dia. (sar/b)

 
KPU Laporkan Petugas KPPS ke Panwas
di Update oleh ronalyw   
Kamis, 17 April 2014 02:49

GOWA, BKM-- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, melaporkan oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS 5, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng ke Panwaslu Gowa, Selasa (15/4).
"Kami laporkan atas tuduhan dugaan pemalsuan data pada kertas suara C1 untuk DPR," kata Ketua Divisi Teknis Penyelengaraan KPU Gowa, Nuzul Fitri. Menurut Nuzul, temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan KPU Gowa yang mendapatkan kertas C1 ini digandakan namun memiliki data yang berbeda. Sehingga pihaknya berinisiatif untuk melaporkan ke Panwaslu Gowa agar tidak menimbulkan asumsi adanya dugaan pengaturan suara di KPU Gowa.
Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Gowa, Muchtar Muis, menambahkan, saat ini semua rekap C1 dari seluruh TPS di 18 kecamatan yang ada di wilayah Gowa telah diterima KPU Gowa.
Menurutnya, ada beberapa C1 yang bermasalah lantaran ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah total perolehan suara yang direkap oleh petugas KPPS setempat.
"Kemungkinan human error. Bisa saja karena faktor kelelahan sehingga petugas kurang fokus. Tapi yang jelas hal ini akan kami luruskan," kata Muchtar Muis.
Ketua Panwaslu Gowa, Nisma Iriani, yang dihubungi turut membenarkan telah menerima laporan dari KPU Gowa terkait pemalsuan data C1 tersebut. Dia mengatakan, laporan tersebut akan diserahkan ke Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Panwas, Polisi, dan Jaksa untuk mengkaji laporan itu apakah termasuk pelanggaran pidana pemilu atau bukan. "Kami masih akan kaji lagi," kata dia. (sar/war/c)

 
Caleg Demokrat Tersangka Politik Uang
di Update oleh ronalyw   
Kamis, 17 April 2014 02:49

MAKALE, BKM-- Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tana Toraja menerima laporan tindak pidana politik uang yang dilakukan beberapa calon anggota legislatif (Caleg). Mereka menggunakan uang untuk mendapatkan simpati masyarakat agar memilihnya. Salah satunya caleg partai Demokrat berinisial KRL yang telah berstatus tersangka dari Gakkumdu.
Tersangka diduga menyuruh anak dibawah umur Sarianus dan Rianto Lambe mencoblos menggunakan formulir C6 orang lain di TPS 5 Tandung Pantan Makale, sementara Ronianto dan Kristian Palinggi menerima imbalan uang Rp.250.000.
"Kami telah meminta keterangan dua saksi yakni Sarianus dan Rianto Lambe untuk membuktikan keterlibatan tersangka," kata anggota Gakumdu AKP Matius M.Tappi yang juga Kasat Serse Polres Tana Toraja, Selasa (15/4) di ruang kerjanya.
Diketahui, tersangka KRL kini masih aktif sebagai anggota dewan Tana Toraja.
"Paling lambat akhir pekan ini, kami sudah tersangka setelah mendapat izin dari Gubernur, dan suratnya telah dikirim pihak Polres melalui Mapolda Sulawesi Selatan," jelasnya.
Apalagi, tambah Matius, kasus tindak pidana Pemilu ditangani secara khusus dan hanya 14 hari masa penyidikan sehingga prosesnya dipercepat sebelum dilimpahkan ke pengeadilan untuk disidangkan. 
Mantan Kapolsek Mengkendek ini jelaskan, pihaknya telah menyita barang bukti berupa dua formulir C6 dan pecahan uang Rp50.000 sebanyak Rp250.000.
"Tersangka diancam pidana 4 tahun penjara atau denda Rp48.000.000 karena dinilai melanggar UU Nomor 8 tahun 2012 Pemilu anggota DPR, DPR dan DPRD pasal 309 setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjai kurang di pidana," sebut Matius Tappi.
Terpisah, Ketua Panwaslu Tana Toraja, Asradi mengatakan, semua kasus tindak pidana pemilu baik yang dilaporkan masyarakat ataupun temuan Panwas yang memenuhi unsur pidana kami tidak akan mentolelir. Semua wajib diteruskan ke sentra Gakumdu untuk mendapatkan kepastian hukum,singkat Asradi (gus/war/c).

 
Tidak Memilih Caleg PKB, Puluhan Rumah Dibongkar
di Update oleh ronalyw   
Kamis, 17 April 2014 02:49

JENEPONTO BKM-- Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang berlangsung 9 April lalu ternyata berbuntut panjang. Puluhan rumah warga di Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kabupaten Jeneponto akhirnya dibongkar paksa.
Rumah tersebut dibongkar karena ditenggarai tidak memilih calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut empat Hj Hasnawati Mappatunnru.
Sebelum pencoblosan keluarga Hasnawati meminta warga yang mendiami tanah mereka untuk turut berpartisipasi mendukung caleg perempuan ini.
Namun kenyataannya, Hasnawati  tidak meraih suara signifikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Lingkungan Bontosunggu Kota. Padahal sedikit 200  orang yang bermukim di tanah milik keluarga Hasnawati.
"Kami hanya meminta partisipasi mereka. Apalagi mereka membagun rumah diatas tanah kami secara gratis. Untuk itu, kami minta mereka membongkar rumahnya sendiri," jelas orangtua Hasnawati, H Mappatunru Daeng Ero, Rabu (16/4).
Bahkan kata Dg Ero, selain menempati lahan miliknya, dia juga sempat memberikan bahan untuk membangun pagar warga. "Kami hanya minta tolong saja. Bahkan yang paling kami sesalkan mereka sendiri yang menghendaki anak kami masuk caleg. Mereka pula yang menghianati," jelasnya.
Adapun 10 rumah yang dibongkar milik, Kamris, Sampara, Tuni, Uma, Pana, Raba, Ropo, Sampara Nanring, Sahrir Gondrong.
Sementara itu, seorang warga bernama Pana mengatakan, dirinya sekeluarga tetap memilih Hasnawati.
"Haram dan demi Allah saya tusuk Hasnawati di bilik suara, tapi H Mappatunru tidak percaya dan menyuruh saya untuk bongkar rumah. Kalau tidak dibongkar akan disingso (gergaji mesin) ini yang kami takutkan," jelas Pana. (KrK/war/c)

 
Sabirin: Politik Uang Mengurangi Partisipasi Pemilih
di Update oleh ronalyw   
Kamis, 17 April 2014 02:49

Sinjai, BKM--Ketua DPC Demokrat Sinjai, Sabirin Yahya menjamin calegnya tidak bermain uang (money politic) dalam memperoleh suara di Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April lalu.
Hal ini disampaikan oleh Sabirin ke sejumlah wartawan di ruang Kabag Humas Setdakab Sinjai, Selasa (15/4).
Menurutnya, perolehan suara demokrat di Kabupaten sinjai boleh dikatakan menurun dari target sebelumnya. Ini disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi kali ini.
Selain itu, praktik money politic terkadang memaksa masyarakat untuk tidak ikut andil dalam berpartisipasi di pemilu.
"Misalnya begini, masyarakat diberi uang oleh caleg A, B, C, dan D. Jika masyarakat datang memilih otomatis yang harus dipilih cuma satu calon sebagai suara sah. Otomatis masyarakat tidak ikut memilih karena perasaan tidak enak kepada caleg yang lain yang sudah memberi imbalan uang. Di situlah biasanya masyarakat pemilih tidak datang di TPS," tegas Sabirin.
"Untuk caleg demokrat, saya jamin tidak ada yang main money politik, karena memang rata-rata caleg demokrat di Sinjai boleh dikatakan tidak berduit," Ujarnya.
Kendati suara partai Demokrat belum sesuai target,  Sabirin mengaku perolehan suara tersebut  sudah memuaskan.
"Saya  mengapresiasi kerja-kerja struktur partai sampai ditingkat desa, para caleg Demokrat beserta timnya dan para simpatisan partai sudah bekerja keras," katanya.
Terkait prediksi awal jika Demokrat Sinjai mendapat jatah enam kursi di DPRD, Sabirin Yahya mengaku tetap menunggu hasil pengumuman resmi dari KPUD Sinjai.
"Kita lihat saja nanti pengumuman KPUD terkait perolehan suara Demokrat di Sinjai," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Sinjai, Sulthani membenarkan jika money politic masih menjadi momok di pesta demokrasi. Sebab uang tetap menjadi bagian untuk memuluskan langkah para caleg.
"Tidak ada duit tidak milih, guyonan ini menjadi trend di kalangan masyarakat bawah," jelasnya.
Bahkan masyarakat, ujar Sulthani masih belum bisa mencari pemimpin yang baik. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memberi ruang terjadinya praktik politik uang. Fenomena tersebut bisa dirasakan pada pemilihan pemimpin mulai level terkecil, yakni pemerintahan desa, hingga level terbesar di tingkat pusat, pemilihan anggota DPR dan presiden.
Masyarakat yang setuju dengan politik uang pada hakikatnya adalah masyarakat yang korup dan hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup pula. Pada akhirnya tatanan kebangsaan yang adil dan makmur yang dicita-citakan para pendiri bangsa hanya menjadi impian kosong. Sebaliknya, Masyarakat cepat atau lambat akan mengalami kehancuran.
"Politik uang tidak bisa lepas dari alam demokrasi. Misalnya dengan pembagian sembako, hadiah, atau bantuan sosial lain. Ini dilakukan oleh calon-calon pencari kekuasaan untuk menarik simpati rakyat. Apapun bentuknya, ketika materi berbicara, itulah esensi dari politik uang."Ujar sulthani.(din/war/c)

 
Mulai Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Akhir

Halaman 1 dari 114
hub 081241000553 untuk pemasangan banner