Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Makassar Politik
SYL-Nurdin Masuk Bursa Menteri Jokowi-JK
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 02 September 2014 01:37

MAKASSAR, BKM--Nama bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL)  mencuat sebagai kandidat calon menteri yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.
Nurdin disebut disiapkan menjadi Menteri Percepatan Daerah Tertinggal sementara SYL digadang gadang untuk menempati pos Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) atau Menteri Peningkatan Sumber Daya Energi dan Mineral (PSDEM)
Nurdin yang dikenal cukup dekat dengan Joko Widodo mendapat dukungan dari elit parpol ditingkat pusat maupun provinsi.
Ketua Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Partai NasDem Sulsel Mubyl Handaling juga mengaku senang bila banyak orang Sulsel yang masuk kabinet.
"Bagus sekali itu, semakin banyak orang Sulsel menjadi menteri semakin baik," ujar Mubyl Handaling, Senin (1/9).
Hal sama dikemukakan Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sulsel, Affandi Agusman Aris yang   menilai wacana masuknya nama Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo  sebagai calon menteri Kabinet Jokowi-JK suatu langkah yang tepat karena Nurdin Abdullah sudah membuktikan kerja profesionalnya  dalam memimpin.
"Sebagai Bupati Bantaeng dua  periode ini, Jokowi- JK sudah pasti mendapatkan rekam jejak beliau, termasuk SYL,"ujar anggota Komisi D DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, Ketua DPP PKPI Suzanna Kaharuddin yang juga masuk sebagai partai pengusung Jokowi-JK juga mengapresiasinya.
"Tentunya kami  memberi support dan merasa bangga serta bersyukur. Kapasitas beliau  kita tidak ragukan lagi. Apa lagi beliau tokoh dari Indonesia Timur, khususnya Sulsel," tukas legislator Sulsel dua periode ini.
Berbeda dengan Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad yang hanya tertawa menanggapi wacana masuknya nama Nurdin Abdullah dan mantan bupati Gowa. "Kalau soal menteri itu kewenangan presiden dan wakil presiden terpilih,"pungkasnya. (rif/cha/B)

 
Cabup Harus Miliki Parpol dan Finansial
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 02 September 2014 01:37

BARRU, BKM--Modal utama seorang  calon bupati dan calon wakil bupati yang ingin bertarung di Pilbup harus memiliki dukungan parpol dan finansial. Hal ini diakui Mukti Alimin, mantan Ketua Umum Gabungan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Barru (GAPPEMBAR) Periode 1998-2000. Jika keduanya tidak dimiliki, maka sulit bagi setiap calon untuk ikut dalam pesta demokrasi ini.
Tak terkecuali dengan pilkada Barru 2015, yang disebut-sebut bakal diramaikan oleh sejumlah kandidat cabup dan cawabup.Namun hingga kini belum satu pun dari calon itu yang memiliki kendaraan partai politik.
Menurut Mukti Alimin yang dihubungi di kantor Pemkab, Sabtu(29/8), mungkin diantara cabup dan cawabup ada yang memiliki finansial, tetapi belum jelas akan mengendarai partai politik apa. Begitu pula sebaliknya, memiliki parpol tapi tidak didukung jumlah finansial. Parpol itu merupakan syarat utama dibanding syarat lainnya. Apabila tidak memiliki kendaraan Parpol, maka sulit bagi setiap kandidat untuk mengikuti pilkada. Sekarang semua calon bupati dan cawabup, sudah saatnya intensif menjalin komunikasi dengan parpol, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pengurus pusat.
"Kepemilikian kendaraan politik menjadi garansi, tentang bisa tidaknya kandidat untuk maju di pilkada," kata Mukti yang saat ini menempuh pendidikan S3 di UMI Makassar.
Terutama loby politik ke pihak Pengurus Parpol ditingkat DPP atau pusat menjadi keharusan, tambah Mukti. Sebab sebaik apa pun hubungan antara pengurus parpol ditingkat kabupaten dan provinsi. Namun tidak didukung oleh pihak DPP, maka semua bisa kandas. Jika kita belajar dari apa yang pernah dialami salah seorang kandidat Cabup Barru periode 2010 lalu.
"Dia berhasil merangkul pengurus parpol kecil ditingkat kabupaten dan provinsi. Hanya saja justru pendekatan ke pengurus DPP Parpol tidak dilakukan, sehingga finansial hanya habis membiayai perburuan parpol ditingkat bawah, tapi tidak berhasil bermain dilevel parpol tingkat atas. Akhirnya perjuangan di pilkada kandas, setelah pihak kandidat lain yang memenangkan perhelatan pilkada ini," tambah mantan Aktivis Gappembar ini.
Mukti memberikan peta kekuatan sejumlah nama di Pilbup Barru mendatang.
Sekarang beberapa diantara kandidat ada yang sudah memiliki jaringan pada parpol tertentu. Misalnya H Malkan Amin diuntungkan karena selain merupakan pengurus DPP Partai Nasdem, dia juga diperkuat dengan koalisi parpol yang memenangkan Jokowi-JK. Begitu pula dengan Wabup Barru Andi Anwar Aksa yang saat ini sebagai Ketua Harian DPD II Partai Golkar Barru. "Meski demikian, kedua tokoh ini terancam tidak aman untuk maju, apabila pihak partai menggunakan hasil survei dan ternyata misalnya hasil survei keduanya tidak mendukung. Sehingga boleh jadi parpol akan mengusung kandidat lain," aku Mukti.
Berbeda dengan kans Andi Idris Syukur yang sekarang masih memimpin Barru sebagai bupati. Idris diklaim banyak pihak bahwa saat ini disebut-sebut memiliki kans besar untuk oppo diperiode kedua. Bisa saja secara diam-diam sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol atau sebaliknya. Jika tidak bergerak cepat berkomunikasi dengan parpol, tentu ke depan akan kesulitan memburu parpol.
Andi Idris dengan status sebagai incumbent tentu sudah memiliki basis massa karena sudah memimpin Barru satu periode. "Meski demikian dia mesti cermat mencari pasangan Wakilnya nanti," tuturnya (udi /cha/C)

 
LIMIT Pertanyakan Kasus Sangkala Saddiko
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 02 September 2014 01:37

MAKASSAR, BKM -- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi dan Monitoring (DPP LIMIT) mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Legislatif (Pileg) berupa politik uang yang dilakukan oleh caleg DPRD Makassar terpilih dari PAN, Sangkala Saddiko, beberapa waktu lalu.
Ketua umum DPP LIMIT, Mamat Sanrego, menjelaskan, hingga kini kasus tersebut pembagian sembako tersebut belum ada titik kejelasannya. Padahal, Gakumdu (Gabungan Penegak Hukum) saat Pemilu telah menerima laporan dan menanganinya.
"Ada bukti pembagian sembako yang dilakukan, tapi kenapa sampai sekarang belum ada tindak lanjut dan penuntasannya. Kami minta pihak berwenang, yakni Panwaslu Makassar, Bawaslu Sulsel, Bawaslu pusat dan DKPP untuk menuntaskan kasus ini," ujar Mamat Sanrego, kemarin.
Sementara itu, anggota Gakumdu Makassar, Agus Arif, ketika dikonfirmasi, mengaku, berdasarkan hasil rapat tim Gakumdu, Sangkala tidak memiliki bukti melakukan money politic. "Tidak cukup bukti," katanya.
Menurut Agus yang juga anggota Panwaslu Makassar ini, hasil kajian ketika itu, Gakumdu yang menyidangkan kasus Sangkala dan tidak memenuhi unsur untuk diteruskan ke Kejaksaan. "Sangkala dapat menjalankan tahapan selanjutnya untuk pelantikan anggota DPRD Makassar," katanya. (rif/ams/b)

 
Tidak Oposisi, Demokrat Jadi Penyeimbang
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 02 September 2014 01:37

MAKASSAR, BKM--Partai Demokrat di Sulsel dan provinsi lainnya di Indonesia akan menjadi penyeimbang pemerintahan, khususnya di pusat pasca dilantinya presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hal tersebut dikemukakan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah usai mengikuti pengarahan dari Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada pengarahan SBY di Convention Hall Rafles Hill Cibubur Jakarta, diperintahkan semua kader Demokrat untuk menjadi penyeimbang di pemerintahan.
SBY berbicara dihadapan calon pimpinan DPRD dan calon Ketua Fraksi DPRD Provinsi se Indonesia, Sabtu (30/8). SBY  meminta agar kader Demokrat harus memperlihatkan sikap kritis atas sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Secara tegas, Demokrat tidak akan menjadi partai opisisi dan tidak juga masuk dalam pemerintahan kabinet Jokowi-JK.
Ni'matullah didampingi calon Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Selle KS Dalle akan mensosialisasikan pesan SBY kepada seluruh kader dan pengurus Demokrat di Sulsel. (rif/cha/C)

 
SYL akan Bekali Legislator Perempuan Golkar
di Update oleh ronalyw   
Selasa, 02 September 2014 01:37

MAKASSAR, BKM--Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan memberikan pembekalan kepada para calon anggota legislatif (caleg) terpilih di  Wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar,  Senin (1/9).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Andi Yagkin Padjalangi mengaku semua caleg terpilih Golkar wajib hadir. "Kegiatan pembekalan ini untuk caleg perempuan terpilih,"ujar Yagkin kemarin.
Pemilu Legislatif 2014 telah melahirkan sejumlah Kader Perempuan Partai Golkar terpilih sebagai calon anggota DPRD Perempuan dan telah ditetapkan oleh KPU. DPD I Partai Golkar Sulsel menganggap penting untuk meningkatkan kapasitas akan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD, khususnya perempuan sehingga dipandang penting melaksanakan pembekalan peningkatan kapasitas kader perempuan yang terpilih sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Sulsel, Hj. Rusni Kasman mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dari kader perempuan Golkar yang duduk di parlemen sehingga mereka tidak hanya menjadi pelengkap saja tetapi bisa lebih proaktif dan mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Pembekalan anggota DPRD Perempuan terpilih Partai Golongan Karya akan dilaksanakan  selama dua hari yaitu  Senin-Selasa tanggal 1-2 September 2014 dan bersifat wajib bagi seluruh anggota DPRD perempuan terpilih dari Partai Golkar. “Kegiatan ini diwajibkan bagi keder perempuan terpilih karena materi yang diberikan sangat penting bagi tugas mereka sebagai anggota legislator nantinya. Peserta pelatihan akan diberikan materi oleh para ahli tentang penganggaran, mekanisme perancangan Perda inisiatif DPRD (khususnya isue perempuan), dan materi psikologi tentang komunikasi interpersonal, selain materi Kegolkaran tentunya. ” demikian disampaikan Dra. Musbini Musa selaku Ketua Panitia kegiatan.
Peserta kegiatan ini adalah calon anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Perempuan se-Sulawesi Selatan hasil Pemilu tahun 2014, yang terdiri dari calon anggota FPG Sulsel (4 orang) dan calon anggota FPG Kab/Kota se Sulsel (40 orang), sehingga total peserta adalah 44 orang. (rif/cha/C)


 
Mulai Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Akhir

Halaman 1 dari 45
Banner