Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Dewan: Mutasi Jangan Berbau Politik
di Update oleh ronalyw  
Senin, 06 May 2013 06:00

MAKASSAR, BKM-- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyikapi keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan penyegaran organisasi dilevel eselon II dan III. Dewan mengharapkan agar mutasi jilid III kali ini betul-betul dilandasi oleh kualitas pejabatnya, bukan didasari oleh kepentingan politik tertentu.
Hal tersebut dikatakan, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Rahman Pina, Minggu (5/5). Legislator Partai Golkar ini menegaskan, mutasi merupakan hak prerogatif walikota. Pada satu sisi, walikota juga merupakan ketua partai politik. “Kalau mutasi dasarnya karena penyegaran organisasi, itu merupakan hal yang wajar. Jangan sampai mutasi dilakukan atas dasar kepentingan politik,” tegasnya.
Pendapat yang sama disampaikan, anggota DPRD Kota Makassar, Yusuf Gunco. Menurut Yugo panggilan akrab Yusuf Gunco ini, dewan tidak bisa melarang walikota melakukan mutasi, sebab mutasi adalah hak dari walikota. Hanya saja dewan bisa memberikan pendapat ke Pemkot Makassar.
"Dewan selalu berharap agar mutasi dilakukan melalui pertimbangan organisasi serta bisa menciptakan pemerintahan bersih. Jangan sampai pelaksanaan mutasi mengarah pada pungutan liar," tegas Yugo.
Ditempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Muh Kasim Wahab, mengatakan, saat ini Baperjakat mulai bekerja menggodok nama-nama kepala SKPD yang akan berganti maupun yang bergeser.
"Baperjakat bekerja menggodok, dek dan kami tuntaskan penjaringan nama pejabat. Ada 25 SKPD yang lowong dan butuh diisi. Terdapat 50 pejabat yang diusulkan. Sementara pejabat eselon II akan dikirim ke provinsi untuk ditentukan. Mudah-mudahan Pak Wali setuju bulan ini," singkat Kasim Wahab.
Adapun beberapa pejabat eselon II yang akan pensiun dan telah diperpanjang masa kerjanya antara lain Andi Oddang Wawo (Kadis Tata Ruang dan Bangunan),Muh Kasim (Kadis Kebersihan), dan Agar Jaya (Sekkot Makassar).
Pejabat tua lainnya yang sudah diperpanjang masa jabatan sebelumnya, yakni Burhanuddin (Kadis Sosial), Nuraeni Ma’mur (Sekretaris DPRD), Maruhum Sinaga (Kadisdukcapil). Ratusan pejabat eselon III dan IV juga bakal memasuki masa pensiun tahun ini.  Kondisi ini memaksa Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin akan melakukan mutasi besar-besaran.
Terkait promosi bagi 12 mantan camat, Kasim Wahab menegaskan lagi, jika Baperjakat  belum menjamin apakah mereka mendapatkan promosi atau tidak. Dia mengatakan, penempatan mantan camat untuk mendapatkan jabatan di eselon II tergantung dari pengajuan pihak Baperjakat nantinya. Namun sejauh ini, belum ada kepastian kapan mereka diusulkan Baperjakat.
"Tergantung Baperjakat nantinya, apakah akan diusulkan ke SKPD atau tidak. Tapi sejauh ini masih dalam tahap pendataan para pejabat yang digadang-gandang mengisi jabatan eselon II tersebut," tegas Kasim.(nik/war/C)

Dewan: Mutasi Jangan Berbau Politik
Terkait :

Kemensos Dianggap tak Cocok Dipimpin Orang Politik

JAKARTA - Pengamat sosial dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) membutuhkan figur filantropis. Menurutnya, dengan semangat berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia, Kemensos akan bisa memainkan peran

Read more

Pengusaha Hiburan Minta Dewan Terpilih Revisi Perda TDUP

MAKASSAR, BKM -- Puluhan pengusaha hiburan yang tergabung dalam Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Malam (BP-AUHM) Makassar meminta agar Dewan terpilih periode 2014-2019 melakukan peninjauan ulang (revisi) terhadap Peraturan Daerah (Perda) No

Read more

Kopel Minta Dewan Terpilih Bisa Lebih Baik

MAKASSAR, BKM -- Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) meminta kepada anggota Dewan terpilih pada periode 2014-2019 untuk bisa memperlihatkan kinerjanya yang lebih bagus dari anggota Dewan sebelumnya atau incumbent.Demikian diungkapkan M Akil Rahman,

Read more

Dewan Desak Mendagri Kembalikan Lere-lerekang

MAMUJU, BKM -- Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembalikan hak Pulau Lere-lerekang kepada Pemprov Sulbar. Hamzah sangat menyesalkan keputusan Mendagri yang sangat kontroversi la

Read more
 

Comments are now closed for this entry

Banner