Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Kemacetan di Makassar Makin Parah
di Update oleh ronalyw  
Senin, 11 November 2013 18:12
MAKASSAR, BKM -- Tingkat kemacetan di Kota Makassar dalam kurun satu tahun terakhir makin parah. Selain jumlah kendaraan yang meningkat, kemacetan juga disebabkan makin banyaknya hotel, pusat perbelanjaan, pertokoan dan gedung-gedung pertemuan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Beberapa titik kemacetan yang menjadi pemandangan setiap hari diantaranya depan Makassar Town Squere (Mtos) Jalan Perintis Kemerdekaan, Tugu Adipura Jalan Urip Sumohardjo, Jalan AP Pettarani, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Landak Baru, Jalan Boulevar, Jalan Pengayoman, Jalan Hertasning dan Jalan Toddopuli.
Menurut, Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta kemacetan yang terjadi di Makassar memang sudah sangat parah. Apalagi saat ada acara yang menghadirkan banyak masyarakat, pasti langsung macet.
Untuk itu, Aru-sapaan Farouk, ia meminta Pemkot Makassar segera menyelesaikan sejumlah proyek untuk penanggulangan kemacetan yang hingga kini belum terlaksana. Beberapa proyek yang sebelumnua diwacanakan Pemkot antara lain, pembangunan jalan lingkar dalam (midle ring road) dan sistem transportasi massal busway.
Politisi Golkar ini mengatakan, sejauh ini belum ada progres yang terlihat dari kedua proyek tersebut. Padahal menurut Farouk, peningkatan jumlah kendaraan setiap harinya terus meningkat dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan infrastruktur jalan.
"Jangan hanya sebatas wacana saja. Harus dituntaskan jangan sampai menjadi hutang pemimpin ke depan. Kondisi lalulintas di Makassar sudah memprihatinkan, sementara tidak ada upaya yang nyata Pemkot untuk mengantisipasi potensi kemacetan," tegas Aru.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Stefanus Swardi Hiong. Menurutnya, potensi kemacetan sudah diprediksi dua tahun lalu dan akan menemukan titik puncak tiga sampai lima tahun ke depan. Jika tidak diantisipasi mulai sekarang, menurutnya, maka dampak kemacetan bisa merugikan sektor perekonomian masyarakat.
"Harusnya Makassar belajar dari kesalahan sistem pemetaan wialayah Jakarta. Solusi tidak cukup dari segi peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi massal, tapi juga penguatan regulasi terkait penetapan wilayah dalam hal ini Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," jelas legislator PDIP Makassar ini.
Pemerhati Kota Makassar Rahmat mengatakan, salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya gedung pernikahan yang tidak dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai.
"Pemkot harus tegas mengenai gedung perkawinan yang tidak mempunyai lahan parkir. Contohnya, gedung Nur Taslim Jalan Hertasing, Bambuden Jalan Latimojong, Gedung IMMIM Islamic Centre Jalan Jenderal Sudirman, gedung Kartini Jalan Masjid Raya No.10 dan di Jalan Ratulangi," jelas Rahmat.
Menurutnya, sumber utama kemacetan di Makassar adalah parkiran kendaraan yang tidak beraturan. Kendaraan diparkir hingga setengah dari badan jalan. Lebih berbahaya lagi, lokasi parkir bagi kendaraan para pengunjung sangatlah dekat dengan persimpangan jalan.
"Untuk itu, Pemkot juga harus memberikan sanksi ke pemilik gedung yang tidak memiliki lahan parkir," ungkapnya.
Rahmat menyarankan, seharusnya pemkot tidak memberi izin pembangunan hotel, restoran dan gedung lain yang tidak memiliki lahan parkir memadai.
"Pemkot semestinya tegakan aturan. Jika ada gedung yang hendak dibangun harus ada lahan parkir terlebih dahulu baru dikeluarkan izin, jika tidak ada, maka izin tak boleh dikeluarkan," usulnya.
Lalu apa tanggapan Dinas Perhubungan terkait kemacetan di Makassar? Kapala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Chairil Andi Tau mengatakan, Dishub tidak punya kewenangan untuk mengatur kendaraan roda empat atau dua yang parkir menggunakan bahu jalan. Kewenangan sepenuhnya ada di pihak kepolisian.
"Ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan yang berwenanglah yang harus menangani. Ini merupakan tindak pidana lalu lintas, pihak perhubungan hanya menangani fasilitas infrastruktur jalan, bukan jalannya," ucap Chairul. (ril-m9/b)

 Kemacetan di Makassar Makin Parah
Terkait :

RTH Makassar Masih di Bawah 10 Persen

MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai serius melakukan pembenahaan aspek lingkungan, khususnya penambahan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hingga kini masih jauh dari target 30 persen RTH dari luas wilayah Kota Makassa

Read more

Wisnu Sandjaja Puji Warga Makassar

MAKASSAR, BKM -- Mantan Kapolrestabes Makassar, Kombes Wisnu Sandjaja, baru saja menyerahkan jabatannya kepada Kombes Pol Ferry Abraham sebagai penggantinya.Acara serah terima jabatan dilakukan di aula Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan

Read more

Sekkot Makassar Sudah di Tangan SYL

MAKASSAR, BKM -- Telkomsel terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggannya. Salah satunya dengan menghadirkan kantor pelayanan yang dikenal dengan sebutan Grapari. Peresmian Grapari berbasis Customer Centric dilangsungkan pa

Read more

Sekkot Makassar Sudah di Tangan SYL

MAKASSAR, BKM -- Siapa yang akan menjadi Sekretaris Kota Makassar definitif menggantikan HM Agar Jaya, akan terjawab Senin (21/4) lusa. Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan mengonfirmasi telah menerima rekomendasi final calon sekkot definitif

Read more
 

Comments are now closed for this entry

Banner