Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

BKM Metro Makassar
Copot Pejabat Bermasalah
di Update oleh ronalyw   
Jumat, 01 Agustus 2014 05:24

MAKASAR, BKM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto, untuk segera mencopot pejabat-pejabat yang bermasalah dengan hukum.

Di jajaran Pemkot Makassar, ada sejumlah pejabat yang sedang bermasalah dengan hukum. Diantaranya, Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora) Agus AS. Saat ini, Agus sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar sebagai terpidana kasus korupsi pengadaan lahan gedung Celebes Convention Center (CCC) di Jalan Metro Tanjung Bunga. Jabatan Agus AS untuk sementara dipegang oleh Sekretaris Dispora, Arifin, selaku  pelaksana tugas (plt).
Selain Agus AS, Direktur Utama (Dirut) Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar, Sudirman Lanurung, juga sedang bermasalah dengan hukum. Sudirman sedang disidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar sebagai terdakwa kasus dana pengembangan RPH dari Pemkot Makassar tahun 2006, 2009 dan 2010. Sudirman juga sedang ditahan di Lapas Kelas 1 Gunung Sari Makassar. Namun, Sudirman tetap menjalankan tugasnya menandatangani sejumlah dokumen.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika, mengatakan, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, harusnya tegas mencopot secara permanen pejabat-pejabat yang bermasalah secara hukum itu. Kemudian pejabat yang menjabat sebagai plt harus segera didefinitifkan kalau mereka memenuhi syarat. "Tidak boleh terlalu jabatan-jabatan itu tidak memiliki pejabat definitif. Pelayanan masyarakat akan terganggu. Ada kekurangan bagi pejabat plt dalam mengambil kebijakan strategis. Untuk itu, harus didefinitifkan," ujar politisi PPP ini, kemarin.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Ekonomi, Nurmiati, mengaku, tidak ada jalan lain, kecuali mencari pejabat definitif sebagai pengganti pejabat yang bermasalah dengan hukum.
"Sebagai bentuk reformasi birokrasi, Pak Danny harus mengambil langkah tegas mengganti jajarannya yang bermasalah dengan hukum," ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar lainnya, Nasran Mone, juga mengatakan, hal yang sama. Menurutnya, pejabat yang bersentuhan dengan hukum sebaiknya segera digantikan lantaran dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. "Seperti RPH harus segera diganti agar kinerja perusda tersebut berjalan normal," ujar Nasran yang gagal kembali melenggang ke gedung DPRD Makassar hasil Pemilu 9 April 2014 lalu. (eka/ams/b)

 
Hari Pertama Masuk Sekolah, Siswa Disambut MOS
di Update oleh ronalyw   
Jumat, 01 Agustus 2014 05:24

MAKASSAR, BKM -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, Mahmud BM, menjelaskan, seluruh siswa di Kota Makassar akan kembali masuk beraktivitas masuk sekolah pada hari Senin, 4 Agustus 2014. "Nanti masuk sekolah tanggal 4, terus tanggal 5-nya akan dilaksanakan MOS (Masa Orientasi Siswa) terpadu," kata Mahmud, kemarin.
Menurut dia, seluruh siswa di Makassar sudah menjalani masa liburan dari proses belajar beberapa minggu sebelum akhir Ramadan lalu. "Untuk MOS-nya kita akan gelar serentak di hampir seluruh satuan pendidikan di Makassar. Kalau untuk tingkat SD, hanya perwakilan saja, sedangkan SMP, SMA/SMK lebih dari 80 persen akan ikut untuk tahun ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulsel, Abdullah Djabbar, berharap MOS bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti pengenalan ekstrakokurikuler atau hal yang berbau pendidikan.
Djabbar juga meminta kepada kepala Dinas kabupaten/kota agar melakukan pantauan sehingga pelaksanaan MOS bisa lebih mengarah dengan hal positif.
"Pengawasan ini penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, saya himbau agar sekolah bisa taat kepada peraturan," imbuhnya.
Diinformasikan, pelaksanaan MOS diagendakan berlangsung di Lapangan Karebosi dan berjalan selama tiga hari. Hal ini sengaja dikonsep untuk menyambut siswa baru dengan melibatkan pendidikan. (san/ams/b)

 
Hari Ini, THM Mulai Beroperasi
di Update oleh ronalyw   
Jumat, 01 Agustus 2014 05:24

MAKASSAR, BKM -- Seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) se Kota Makassar akan mulai beroperasi hari ini, Jumat (1/7).
Penetapan jadwal operasional THM tiga hari setelah hari raya Idul Fitri, disampaikan Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (BP-AUHM), Kamis (31/).
Ketua BP-AUHM, Zulkarnaen Ali Naru, mengatakan, pembukaan kembali usaha hiburan sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2011, dimulai pada hari Jumat, 1 Agustus 2014, mulai pukul 07.00 pagi (khusus rumah bernyanyi) dan usaha hiburan lain pada malam harinya.
"Mulai Jumat, 1 Agustus, seluruh usaha hiburan sudah mulai beropreasi. Untuk hiburan rumah bernyanyi keluarga muali buka sejak pukul 07.00 Wita dan jenis hiburan lain sesuai dengan jadwal yang diatur sebelumnya. Penetapan jam oprasional usaha hiburan ini sudah melalui koordinasi pihak Pemkot berdasarkan Perda No 5 tahun 2011 tentang Pariwisata," jelasnya.
Dia menambahkan, Perda yang mengatur tentang usaha kepariwisataan memang menetapkan pembukaan kembali setelah Ramadhan  H+3. Pihakya juga salut atas pelaksanaan penutupan usaha hiburan yang dilakukan para pengusaha yang tergabung dalam AUHM dengan penuh kesadaran dan konsistensi tanpa diwarnai adanya aksi ormas dan kelompok masyarakat yang menemukan pelanggaran dari kesepakatan tersebut.
"Sejauh ini pihak kami sudah menjalankan aturan dan tidak satupun yang ditemukan melakukan pelanggaran atau buka sebunyi-sembunyi dari jadwa yang disepakati bersama," ujar Zulkarnaen. (ril/ams/b)

 
Penerapan Kurikulum 2013, Disdik Jamin Masalah Bisa Teratasi
di Update oleh ronalyw   
Jumat, 01 Agustus 2014 05:24

MAKASSAR, BKM -- Penetapan tahun ajaran baru 2014, resminya baru akan dimulai pada 4 Agustus mendatang. Meski begitu, selama memasuki waktu sekolah 14 Juli lalu, penerapan kurikulum 2013 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel menglaim permasalahan yang mencuat beberapa waktu lalu sudah teratasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel, Abdullah Djabbar, mengatakan, terkait dengan distribusi buku yang menjadi isu selama ini adalah tanggung jawab pihak ketiga dan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Buku-buku sudah sampai ke daerah dan siap digunakan pada tahun ajaran baru.
"Terkait distribusi buku itu kan tanggung jawab rekanan Kementerian Pendidikan. Kabarnya sudah sampai ke daerah, jadi tidak ada lagi masalah," jelas Djabbar.
Mengenai kompetensi guru, Djabbar menyebutkan, ada sekitar 11 ribu guru di Sulsel yang belum mengikuti pelatihan. Mereka diharapkan bisa tuntas pelatihannya sebelum tahun ajaran baru.
Seperti diketahui, pelatihan guru itu sebagian menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan mengandalkan tenaga pelatihan yang sebelumnya sudah ikut pelatihan di tingkat pusat dan provinsi.
Djabbar sendiri berjanji akan turun memantau langsung ke sekolah-sekolah utamanya daerah terpencil, untuk melihat penerapan kurikulum 2013. Misalnya daerah Limbong dan Seko di Luwu Utara, serta beberapa daerah di Jeneponto dan Selayar. "Kami juga menugaskan sejumlah staf untuk turun langsung ke lapangan. Jadi, kami tidak lagi menerima laporan, tapi melihat kondisi rill di sekolah," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Harian PB PGRI, Muhammad Asmin, mengaku, ada dua masalah utama dalam penerapan kurikulum 2013, yakni soal distribusi buku dan pelatihan guru. "Itu fakta di lapangan. Bukan kita tidak siap, tapi belum," tutur Asmin.
Kendati demikian, berbagai langkah penanganan yang dilakukan Disdik dan pihaknya, Asmin berharap semua masalah itu bisa tuntas sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Diakuinya, PGRI sendiri siap menyukseskan penerapan kurikulum 2013 ini. Guru sebagai bagian penting dalam program ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Kami mendukung penerapan kurikulum ini demi peningkatan kualitas pendidikan. Mudah-mudahan kendala yang dihadapi selama ini bisa diatasi secepatnya, agar kita tidak ketinggalan," jelasnya.
Sekadar informasi, kurikulum 2013 akan diterapkan secara nasional di semua tingkatan sekolah. Untuk SD akan diterapkan pada kelas I, II, IV dan V. Kelas VII dan VIII untuk SMP dan X, XI untuk SMA. (san/ams/b)

 
Dinas Tata Ruang Berperan Hilangnya Fasum
di Update oleh ronalyw   
Jumat, 01 Agustus 2014 05:24

MAKASSAR, BKM -- Ketakhadiran Kepala Dinas Tata Rung Kota Makassar, Irwan Adnan, dalam rapat pembahasan aset Kota Makassar dengan Komisi C Bidang Pembangunan DPRD kota Makassar, beberapa hari lalu, dinilai salah satu bukti keterlibatan Dinas Tata Ruang dalam beralihfungsinya fasum ke tangan pihak lain.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), dalam rapat pembahasan aset Kota Makassar, itu mengatakan, setiap rapat dengar pendapat pembahasan aset yang hilang, kepala Dinas Tata Ruang tak pernah mau hadir. "Ini kan bukti jika ia tak mau bertanggungjawab dan takut dipertanyakan kenapa banyak muncul izin mendirikan bangunan (IMB) di atas fasum yang merupakan aset Kota Makassar tersebut," katanya.
Dia mencontohkan, taman Jalan Toddopuli Raya Timur, dan taman di Jalan Ujung Tinumbu, tepatnya dekat Pasar Cidu Makassar.
Menurut Ara, wali kota Makassar diharap segera melakukan audit investigasi terhadap aset berupa fasum yang hilang tersebut. "Rekomendasi kita jelas agar semua fasum segera dipagari dan diambil. Wali kota direkomendasikan untuk membongkar bangunan di atas fasum tersebut, jika pihak ketiga yang dimaksud tidak ada itikad untuk mengembalikan fasum itu," tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Makassar ini.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Irianto Ahmad, menegaskan,fasum yang terang-terangan dicaplok harus segera diambilalih oleh Pemkot Makassar. Jika tidak, ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar tak bisa tercapai 30 persen. "Fasum sangat bermanfaat untuk dijadikan ruang terbuka hijau sehingga Pemkot harus segera mengambilalih semua fasum yang telah dicaplok tersebut," katanya.
Diantaranya yang sangat jelas dicaplok dan sementara terbangun ruko, menurut dia, Taman Toddopuli Raya Timur dan taman di Jalan Ujung Tinumbu, dekat Pasar Cidu yang dulunya dicaplok SPBU.
Pantauan BKM, fasum berupa taman di Jalan Ujung Pasar Cidu Makassar sementara terbangun sebuah bangunan yang mengantongi IMB. Luas taman itu sendiri tergerus oleh keberadaan bekas SPBU dan bangunan lainnya. Sementara dari data kelurahan setempat, taman itu merupakan fasum alias aset Pemkot Makassar. (eka/ams/b)

 
Mulai Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Akhir

Halaman 1 dari 108
Banner