Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

BKM Metro Makassar
Penerapan Perwali Truk Melemah Pemkot Izinkan Masuk Tapi Dikawal Dishub
di Update oleh ronalyw   
Rabu, 27 Agustus 2014 01:18

Perda dan Perwali Lemah:
-Perwali  nomor 94 Tahun 2013 tentang larangan truk dalam kota siang hari.
-Perwali Larangan Gudang Dalam Kota
-Perwali No 2 Tahun 2010 pelarangan pemasangan segala bentuk atribut dan reklame di sekitar rumah ibadah, kantor-kantor pemerintahan, dan sekitar sekolah.
-Perda No 2 Tahun 2008  tentang pembinaan anak jalanan
-Perda No 15 Tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
-Perda tentang Pengelolaan Rumah Kos
-Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
-Perda tentang Jasa Umum
-Perda tentang Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan, Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman atau Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial
-Perda Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan.

REPORTER: RIZKA HAKIM
EDITOR:WARTA SHALLY HIDAYAT

MAKASSAR, BKM-- Penerapan sejumlah aturan yang dilahirkan Pemerintah Kota Makassar berbentuk peraturan daerah dan peraturan Wali Kota Makassar semakin kemah. Misalnya saja, perwali  nomor 94 Tahun 2013 tentang larangan truk dalam kota siang hari.
Perwali yang diwarisi Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini sempat berjalan maksimal selama tiga bulan,  termasuk sanksi tilang bagi yang melanggar. Hanya saja, dalam satu bulan terakhir kegiatan kendaraan truk tambang galian C dan peti kemas (kontainer) kembali berlangsung di siang hari, seperti di Jalan AP Pettarani. Ada kesan pemkot dalam hal ini dinas perhubungan melakukan pembiaran.
BKM yang menghubungi pengguna jalan mengaku perwali larangan truk dalam kota hanya sebagai peraturan tak bertaji.
"Ketika perwali ini baru diterbitkan saja terlihat kesibukan di lapangan. Namun berselang beberapa hari kemudian tidak lagi pengawalan, bahkan pelanggar aturan dibiarkan kembali seperti keadaan semula tanpa ada penindakan. Ujung-ujungnya yang menjadi korban kami selaku pengguna jalan,"tegas Syamsi pegawai percetakan ini.
Ironisnya lagi, Pemerintah Kota Makassar kembali membuat aturan baru soal pemberian izin operasi bagi truk yang akan beraktifitas di siang hari. Padahal jelas-jelas dalam perwali, truk dilarang beroperasi antara pukul 05.00 hingga pukul 21.00 wita dan baru diizinkan kembali beraktifitas normal di luar jam tersebut.
Wakil Wali (Wawali) Kota Makassar, Syamsu Rizal MI saat berada di Press room Balaikota, Selasa (26/8)  mengungkapkan, truk yang beroperasi diluar jam operasional telah mengantongi izin khusus dari dinas perhubungan (Dishub) Kota Makassar.
“Truk yang beroperasi siang hari yang telah mengantongi izin karcis melintas untuk proyek-proyek tertentu,” katanya.
Bahkan tambah pasangan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto ini mengakui aktifitas truk 10 roda diluar jam yang ditentukan sudah melalui pengkajian dari Dishub.
“Tidak masalah truk beraktifitas siang hari, tapi mereka butuh izin khusus dengan pertimbangan kalau tidak jalan diwaktu tersebut maka proyek yang ada di Makassar akan mandek,” ujarnya.
Ia mencontohkan misalnya proyek pembangunan fasilitas umum, dan proyek-proyek untuk kepentingan pembangunan perekonomian kota Makassar.
Namun dengan syarat, lanjut Deng Ical sapaanya Syamsu Rizal, mereka (pengusaha truk) harus melapor ke Dinas Perhubungan kota Makassar dan mendapat pengawalan.
“Yang melintas diluar waktu perlintasannya harus minta izin dan kalau dianggap perlu beroperasi harus dikawal khusus. Perhatikan ki kalau ada mobil truk lewat ada motor dinas perhubungan, atau pengawalan yang ikut. Itu berarti dia berizin,” ucap Deng Ical.
Sambung Deng Ical, dalam perwali juga menjelaskan keputusan lainnya secara teknis diatur wali kota. “Misalnya ada barang di pelabuhan dan kalau tidak jalan ki menganggu disana. Harus menggunakan mobil tronton, kasi tau memang mi perhubungan supaya lewat dan dikawal,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan, Kabid Pengendalian dan Operasional Dishub Makassar, Hasan Bisri. Menurutnya, tidak ada larangan aktifitas truk dalam kota khususnya bagi truk roda enam. Yang dilarang beraktifitas hanya truk yang bertonase berat seperti roda 10 karena dapat merusak volume jalan. Hasan juga membantah jika Dishub mengeluarkan kartis bagi truk yang diberikan izin khusus.
"Saya tidak tahu soal kartis, saat dilapangan kami tidak pernah melihat kartis,"singkatnya.
Menyikapi sikap dari pemkot, anggota DPRD Kota Makassar, Mudzakkir Ali Djamil menyesalkannya. Menurut Mudzakkir seharusnya setiap peraturan berbentuk perda maupun perwali harus ditegakkan tanpa ada kompromi. "Banyak perda yang penerapannya tidak berjalan efektif karena tidak adanya sikap tegas termasuk koordinasi antar institusi terkait dalam pelaksanaannya ,"katanya.
Ia mencontohkan perda pelarangan operasi truk roda sepuluh di jalan protokol tidak berjalan maksimal meski sudah diback-up dengan perwali tetap saja tidak efektif. "Coba koordinasi antara Dishub dan kepolisian, pasti pelaksanaannya akan berjalan maksimal karena saling mendukung,"terang anggota Komisi C ini.
Senada dengan Mudzakkir, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar, A Fadly F Dharwis  mengatakan Pemkot Makassar harus bisa bertindak tegas dalam penerapan aturan. "Pelaksanaan harus maksimal, itu merupakan kewenangan Pemkot Makassar. Pelaksanaan aturan terkadang tidak berjalan efektif karena adanya celah oknum yang bermain,"singkatnya. (eka/b)

 
Ibrahim dan Ical Akui Produk Hukum Lemah
di Update oleh ronalyw   
Rabu, 27 Agustus 2014 01:18

SEMENTARA ITU, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal bersama Sekkot Makassar, Ibrahim Saleh membenarkan jika terdapat sejumlah produk hukum berbentuk perda dan perwali yang masih lemah penerapannya.
Oleh sebab itu, kata Deng Ical, Pemkot Makassar tengah melakukan konsolidasi untuk membahas banyaknya produk hukum atau aturan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal,  apakah memang kondisinya, personel tidak mendukung, atau kondisi zaman, setelah itu dievaluasi secara marathon.
“Kalau memang tidak bisami dilaksanakan kita usulkan untuk di follow up atau direvisi. Tapi ada juga beberapa perda yang butuh aturan wali kota, juklak, juknis untuk diaplikasikan. Itumi diidentifakasi sekarang karena itu merupakan bagian dari revatilasisasi birokrasi yang sedang kami lakukang,” papar Ical.
Terpisah, Ibrahim Saleh menegaskan proses penegakan hukum di Kota Makassar memang masih lemah. Satpol PP kadangkala berseberangan dengan aparat kepolisian dalam melakukan penindakan. Belum lagi perda memiliki keterbatasan sanksi seperti sanksi tiga bulan apenjara bagi pelanggar.(war)

 
Pemkot Jamin tak Ada Permainan di CPNS
di Update oleh ronalyw   
Rabu, 27 Agustus 2014 01:18

MAKASSAR, BKM-- Pemerintah Kota Makassar menjamin tidak akan terjadi permainan dalam rektrukmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui sistem online.
Bahkan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, Selasa (26/8) menegaskan, dalam perekrutan calon pegawai akan dilaksanakan secara bersih dan transparan apalagi  melalui sistem computer assisted test (CAT).
"Tidaklah tidak mungkin bisa dipermainkan. Apalagi sistem CAT ini sudah transparan dan jelas indikatornya,"tegas Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal.
Berbeda dengan pernyataan Deng Ical, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika mengatakan, sistem online yang diterapkan dalam penerimaan CPNS tahun ini tetap memiliki celah kecurangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat bagi semua pihak.
"Meski potensi kecurangan terbilang kecil tapi tetap saja akan ada celah kecurangan sehingga butuh pengawasan dari semua pihak ,"katanya.
Busranuddin BT juga meminta masyarakat melakukan pengawasan termasuk  membuka posko pengaduan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dengan tujuan untuk memantau seleksi agar terhindar dari kecurangan, mulai suap menyuap, pemerasan hingga gratifikasi.
Terpisah, Ketua komisi A DPRD Sulsel Dr Ajip Padindang juga menegaskan jika peluang Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan CPNS tersebut tetap ada.
"Saya menilai penerimaan pegawai tanpa memberi kewenangan daerah adalah praktik sentralisasi, dan bertentangan dengan prinsip otonomi daerah,"pungkasnya.
Sementara itu, dalam penerimaan CPNS tahun ini  masih terdapat 10 daerah di Sulsel yang belum menerima formasi dari Kemenpan-RB. Padahal, berpatok dari juknis pusat, pendaftaran online hanya dibuka hingga 30 Agustus mendatang.
Kepala BKD Sulsel, Mustari Soba membenarkan jika sekitar 10 daerah yang belum menerima formasi CPNS di Sulsel, yaitu Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Toraja, Luwu Timur, Bulukumba, Sidrap, Parepare, Wajo dan Takalar.
"Tahun ini, formasi harus diambil masing-masing daerah," kata Mustari, kemarin.(eka-rif-san/war/c)

 
Issu Mutasi SKPD Memanas di Pemkot
di Update oleh ronalyw   
Rabu, 27 Agustus 2014 01:18

MAKASSAR, BKM -- Sejumlah pejabat eselon II, III dan IV termasuk pejabat non job di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai kasak kusuk mencari informasi terkait rencana Wali Kota Makassar, Moch Ramdhan Danny Pomanto menggelar mutasi Oktober mendatang.Bahkan ada pejabat yang mempertanyakan rencana mutasi ke sejumlah wartawan yang bertugas di Pemkot Makassar.
Kemarin, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal membenarkan jika pemkot melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik soal penyerapan anggaran kegiatan per triwulan maupun kinerja mereka.
"Memang pemkot saat ini melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala SKPD untuk mengukur kinerja mereka," singkat Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal.
Sebelumnya pernyataan sama juga sempat ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh yang mengaku jika pemkot mulai bekerja mengevaluasi nama-nama pejabat yang diusulkan mendapat jabatan baru atau diganti.
Menyikapi rencana mutasi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berharap ke pemkot untuk menghindari mutasi berbau politik.
Legislator PKS, Mudzakkir Ali Djamil, mengatakan, kendati mutasi adalah hak sepenuhnya dari walikota, namun mutasi harus menghindari presepsi negatif masyarakat seperti persepsi adanya mutasi yang mengandung unsur politis. Untuk itu, ia berharap kebijakan tersebut benar-benar dijalankan dengan baik, dan berdasarkan reword and panitsmen kinerja pejabat dan bukan karena unsur politik maupun pendekatan person.
"Silahkan itu hak Walikota. Tapi jangan sampai ada tanggapan negatif," pinta Mudzakkir.
Terpisah, Camat Biringkanaya, Syahrun Makkuradde menyikapi santai terkait proses lelang jabatan bagi camat dan lurah  yang pendaftarannya mulai dibuka Rabu (27/8) hari ini.
Dia mengaku, tetap mengikuti mekanisme dan proses sesuai kebijakan wali kota. Dirinya juga siap mengikuti proses dan mendaftar di lelang jabatan tersebut.
"Saya mengikuti kebijakan pak Wali Kota selaku atasan saya. Saya juga siap mengikuti seleksi. Lelang ini cukup positif untuk melihat kemampuan calon camat. Sebelum mendaftar saya salat tahajjud dulu," singaktnya.(war)

 
Ridha: Lelang Jabatan Hanya Proses
di Update oleh ronalyw   
Rabu, 27 Agustus 2014 01:18

SEMENTARA itu, Pengamat Pemerintahan yang juga Kasubag Dokumentasi di Bagian Humas Pemkot Makassar, Ridha Rasyid mengatakan, roda organisasi dapat berjalan dengan baik bila seluruh perangkat yang dibutuhkan sebagai penggerak termasuk pimpinan setiap unit telah disediakan. Oleh karena itu, dalam perspektif pemerintahan, pemangku eselon atau pejabat yang ditunjuk baik melalui mekanisme penunjukan oleh pimpinan maupun mekanisme open recruitment yang diistilahkan sekarang lelang jabatan adalah cara atau mekanisme yang tujuan akhirnya adalah pencapaian target yang telah ditetapkan tatkala tertuang dalam tugas pokok dan fungsi. Paling tidak ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam memilih orang untuk menempati satu jabatan. Yaitu,  integritas,  kompetensi dan loyalitas.  Integritas yang dimaksudkan adalah komitmen seseorang terhadap organisasinya. Kompetensi dalam hal ini antara kecakapan ilmunya (knowledge), jelas visi dan misinya dalam menata satuan kerja, profesional di bidangnya sesuai pengalaman dan  managerial skill. Termasuk loyalitas yang dibutuhkan adalah bukan hanya personal loyality,  tetapi yang terutama adalah loyality institution. Yang bisa bekerja dengan perencanaan yang matang.
"Pandangan saya, hendaknya Wali kota Makassar segera menyusun  dan memilih  pimpinan dan struktur pejabat dibawahnya sehingga apa yang diprogramkan segera dapat dilaksanakan.  Tidak bisa tawar bahwa rakyat menantikan kerja kerja pemerintah dengan memberi kepastian terhadap posisi pejabat bagi pegawai yang juga berkeinginan menduduki suatu jabatan." (*)

 
Mulai Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Akhir

Halaman 1 dari 83
hub 081241000553 untuk pemasangan banner