Download aplikasi launcher untuk

Berita Kota Online

Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313, Fax. (0411) 452280

Peralatan Olahraga FIK UNM
di Update oleh ronalyw  
Selasa, 12 November 2013 05:02

MAKASSAR, BKM--Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel mendesak Polda Sulsel transparan dalam proses penyelidikan kasus dugaan mark up proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNM di kampus Banta-bantaeng tahun 2012.
Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib Minggu (10/11)mengatakan, tim penyidik Polda Sulsel jangan menutup-nutupi proses penyelidikan kasus ini.
"Polda harus menyampaikan ke publik, perkembangan penyelidikan kasus ini. Soalnya,
kasus ini menyangkut akses informasi publik yang berhak mengetahui informasi tersebut," kata Muthalib.
Muthalib menambahkan,  hal ini penting untuk menjaga wibawa serta independensi kepolisian dalam mengusut kasus korupsi.
"Sampaikan saja ke publik sejauh mana proses penyelidikan kasus ini. Publik harus tahu agar tidak menimbulkan kesan negatif," tukasnya.
Sekadar diketahui, proyek pengadaan peralatan olahraga pada Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM ini menggunakan dana Kementrian Olahraga senilai Rp 38.456.451 M. Rekanan pemenang tender adalah PT. Mitra Bina Medika.
PT Mitra Bina Medika merupakan perusahaan asal Batam.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini adalah Syatir Mahmud dan selaku panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK) adalah Arifuddin Usman.
Pada proyek ini diduga terjadi mark-up. Kasus ini mengemuka, setelah adanya pembangunan tempat ibadah kampus yang diduga menggunakan  dana dari proyek tersebut.
Syatir Mahmud selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dikonfirmasi BKM enggan memberikan komentar rinci. "Saya sedang di luar daerah," tukasnya.
Sementara Arifuddin Usman yang bertindak selaku (PPTK) tidak berhasil dikonfirmasi. "Beliau sudah dua tidak masuk kanto," kata seorang Sekurity Kampus FIK UNM Jalan Banta-bantaeng. (eka/cha/C)

 Peralatan Olahraga FIK UNM
Terkait :

Urus Sertifikat Prona Bayar Rp 650 Ribu

PAREPARE, BKM -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare mengeluarkan 500 jatah sertifikat prona untuk 8 kelurahan. Dalam pengurusan sertifikat ini, BPN tidak memungut biaya alias gratis, baik untuk operasional maupun administrasi. Jika ada yan

Read more

Warga Bontoramba Protes Dimintai Rp 500 Ribu Urus Sertifikat Prona

GOWA, BKM-- Gara-gara diminta biaya pengurusan sertifikat prona sebesar Rp 500 ribu oleh pihak Kelurahan Bontoramba, sejumlah warga di Kampung Parang,  Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan mengeluh bahkan memprotes ulah pemerintah sete

Read more

Verifikasi Berkas K2, BKD tak Libatkan Inspektorat

MAKASSAR, BKM -- Verifikasi honorer Kategori II (K2) tingkat Provinsi Sulsel sudah masuk pada pekan kedua.Verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, ternyata bekerja sendiri. Jelas saja, pihak seperti Inspektorat dan Kep

Read more

200-an Nama Honorer K2 Fiktif Dilapor ke Polda

BELOPA, BKM -- Kasus honorer kategori dua (K2) fiktif yang dinyatakan lolos tes CPNS di Pemkab Luwu akhirnya dilaporkan ke Polda Sulselbar. Laporan LSM Persatuan Jurnalis Luwu itu disampaikan Rabu (3/4) pekan lalu, dan diterima Ditreskrim Umum yang d

Read more
 

Comments are now closed for this entry

Banner